Strategi Kemandirian Antariksa Indonesia dan Pentingnya RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional di Tengah Persaingan Global
Warta Ekonomi, Jakarta — Di tengah percepatan inovasi teknologi antariksa dan ketatnya persaingan geopolitik, kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian antariksa menjadi suatu tuntutan penting bagi Indonesia. Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang digelar oleh CIReS dan LPPSP FISIP UI pada Selasa (27/5) menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, militer, akademisi, hingga sektor swasta, untuk membahas urgensi penguatan agenda antariksa nasional.
Pentingnya Kemandirian Antariksa di Era Rivalitas Global
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, menekankan bahwa kemandirian antariksa bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa. Prof. Thomas Djamaluddin, mantan Kepala LAPAN, menyatakan bahwa penguasaan teknologi antariksa adalah fondasi daya saing nasional masa depan.
Meski Indonesia mengawali program antariksa sejak 1960-an dan sempat menjadi pionir di Asia Tenggara, pengelolaan sektor ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum adanya arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN.
Revitalisasi Kelembagaan dan Regulasi sebagai Fondasi Utama
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyatakan ruang antariksa kini strategis layaknya wilayah darat, laut, dan udara. Ia mengusulkan pembentukan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional guna mengintegrasikan kementerian, TNI AU, BRIN, dan pihak swasta.
Sementara itu, DPR RI menilai pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sangat penting untuk memperkuat kedaulatan vertikal Indonesia. Dr. Dave Laksono menekankan perlunya peningkatan SDM, teknologi, dan kebijakan independen untuk membangun ketahanan antariksa nasional.
Membangun Ekosistem Antariksa Nasional yang Terpadu
Anggarini S. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyebut Indonesia masih bergantung pada negara lain dalam hal data dan teknologi. Menurutnya, pembangunan ekosistem antariksa harus menyeluruh—mulai dari manufaktur roket, satelit LEO, hingga pengelolaan data berbasis AI dan cloud.
Yusuf Suryanto dari Bappenas menambahkan bahwa kemandirian antariksa memerlukan pendanaan memadai dan kebijakan pembangunan lintas sektor. Meski posisi geografis Indonesia sangat strategis, investasi antariksa kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga.
Tantangan dan Harapan Menuju Kemandirian Antariksa
Prof. Fredy B.L. Tobing dari FISIP UI mengingatkan bahwa Indonesia berisiko terjebak sebagai negara dengan kebijakan tanpa dukungan kapasitas teknologi nyata. Antariksa harus menjadi alat diplomasi global serta bentuk kehadiran negara di ruang luar angkasa.
Namun, tantangan seperti rendahnya awareness dan kurangnya political will pemerintah masih jadi hambatan utama. Risiko biaya tinggi dalam pengembangan fasilitas antariksa juga menjadi salah satu penghalang utama, menurut Arif Nur Hakim dari BRIN.
Mendorong Strategi Terpadu untuk Kemandirian Antariksa
Diskusi ini menegaskan urgensi strategi nasional terpadu dalam mewujudkan kemandirian antariksa. Fokus utamanya meliputi reformasi kelembagaan, regulasi yang kuat, peningkatan investasi dan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional menjadi langkah konkret dalam menjaga kedaulatan ruang angkasa Indonesia.
Dengan strategi yang matang, Indonesia dapat naik kelas dari pengguna menjadi pelaku aktif dalam ekonomi dan diplomasi antariksa global.
Internal Link:
Untuk membaca lebih banyak artikel terkait sektor antariksa nasional, kunjungi:
Perkembangan Industri Antariksa Indonesia dan Tantangan Masa Depan | indoberita.net
Sumber: https://wartaekonomi.co.id/read569088/mewujudkan-kemandirian-antariksa-indonesia-di-tengah-rivalitas-global