Polda Metro Jaya kembali menjadi sorotan setelah berkas perkara Delpedro Marhaen bersama tiga nama lain, yakni Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Di tengah proses hukum yang berjalan, dukungan publik untuk keempat tahanan ini justru menguat. Sebanyak 30 orang disebut telah menjadi penjamin penahanan sekaligus menyampaikan dukungan moral, menandakan bahwa perkara ini tak hanya dipandang sebagai urusan hukum, tetapi juga menyentuh ruang kebebasan berekspresi.
Dukungan Mengalir untuk Empat Tahanan
Para pendukung yang datang menegaskan bahwa kehadiran mereka lahir dari kepedulian sebagai warga negara. Mereka memandang penahanan Delpedro Cs berkaitan dengan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat, sesuatu yang menurut mereka seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Sikap ini menunjukkan bahwa kasus tersebut memantik perhatian luas, bukan semata karena status para tahanan, tetapi juga karena konteks perjuangan yang mereka bawa.
Serikat Tahanan Politik Dibentuk
Di dalam tahanan, Delpedro Marhaen, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar bersama sejumlah tahanan lain membentuk Serikat Tahanan Politik (STP). Organisasi ini hadir dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dasar dan politik para tahanan, sekaligus mendorong lahirnya serikat serupa di berbagai daerah di Indonesia. Bagi mereka, langkah kolektif dianggap penting agar suara para tahanan politik tidak terputus di tengah proses hukum yang mereka hadapi.
Harapan untuk Gerakan yang Lebih Luas
Terbentuknya STP diharapkan dapat memperkuat posisi para tahanan politik di daerah lain, sehingga pemenuhan hak-hak mereka tidak lagi bergantung pada perhatian sesaat. Kesadaran kolektif, menurut pandangan yang mengemuka dalam peristiwa ini, menjadi kunci untuk membangun daya tawar yang lebih kuat dan memastikan isu hak politik para tahanan tetap mendapat tempat dalam diskusi publik.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.