Aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini terus menarik perhatian. Tidak hanya soal pertemuan dengan para pemimpin negara hingga menghadiri forum global, namun juga bagaimana setiap langkahnya terekam dan disoroti di media massa maupun media sosial.
Akan tetapi, respons masyarakat terhadap kunjungan luar negeri Presiden kerap bercampur antara apresiasi dan keraguan. Banyak warganet yang mempertanyakan frekuensi perjalanan ke luar negeri tersebut. Dalam perbincangan online, beberapa muncul dengan nada skeptis, mempertanyakan apa manfaat konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat dari aktivitas diplomasi itu.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir karena hasil dari diplomasi memang tidak langsung tampak seperti ketika sebuah jalan diresmikan atau bantuan sosial dibagikan. Diplomasi tampil sebagai sesuatu yang terlihat teoritis, sehingga kadang masyarakat sulit melihat signifikansinya dengan jelas.
Namun, di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, diplomasi ternyata punya peran vital dalam menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo sendiri selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya sudah melakukan perjalanan ke berbagai negara. Intensitas ini bisa dibaca sebagai upaya agar Indonesia tidak kehilangan peran dalam dinamika global yang makin kompleks.
Topik ini juga menjadi pemantik diskusi dalam IR Youth Talks di Universitas Indonesia. Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy, melihat masih adanya jarak antara pemerintah yang aktif menjalankan politik luar negeri dan pemahaman masyarakat umum mengenai pentingnya aktivitas tersebut.
Ia menyampaikan bahwa potret dunia saat ini memang penuh persaingan. Amerika Serikat dan Tiongkok semakin bersaing, konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung, serta gejolak di kawasan Timur Tengah membuat harga energi dan stabilitas ekonomi dunia ikut terancam. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kancah internasional, tetapi juga sampai ke harga kebutuhan pokok dan peluang kerja di Indonesia yang terpengaruh oleh rantai pasok global.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan, fragmentasi geopolitik dunia makin nyata bagi negara-negara berkembang. Dalam situasi seperti ini, menutup diri justru mengancam posisi Indonesia. Karenanya, strategi aktif menjaga hubungan dengan banyak pihak menjadi pilihan realistis agar Indonesia tetap relevan di panggung internasional.
Lebih dalam, strategi politik luar negeri Indonesia saat ini, menurut dia, memadukan prinsip bebas aktif dengan pendekatan fleksibel. Indonesia melakukan yang disebut sebagai ‘hedging’, yakni merangkul banyak mitra tanpa mengikatkan diri sepenuhnya ke satu poros kekuatan.
Broto Wardoyo dari Departemen Hubungan Internasional UI menyoroti bahwa kini strategi tersebut berkembang menjadi ‘resilience-based hedging’; Indonesia tidak hanya berupaya menjaga relasi luar, melainkan juga memperkuat ketahanan dalam negeri agar bisa bertahan dari goncangan global.
Kehadiran Indonesia di forum-forum global seperti G20, ASEAN, atau BRICS sesungguhnya memiliki makna strategis. Bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan upaya memperluas ruang gerak nasional saat iklim geopolitik penuh persaingan.
Tetapi, sering kali yang terekam di masyarakat justru hanya sebatas foto, pertemuan, atau seremoni diplomatik. Pesan mengenai tujuan strategis di balik setiap aktivitas kurang tergali dan kurang dikomunikasikan secara utuh.
Inilah yang menjadi catatan penting. Narasi dan komunikasi publik menjadi unsur kunci. Tidak sedikit kebijakan luar negeri Indonesia yang akhirnya berhenti di meja elit, karena bahasa diplomasi yang terlalu teknis dan jauh dari keseharian masyarakat.
Kondisi ini membuat ruang interpretasi masyarakat dipenuhi opini-opini sederhana yang mudah menyebar, sementara narasi substansial menjadi kabur. Padahal, di era digital, membangun komunikasi publik yang kuat dan transparan sangatlah penting. Penjelasan tentang manfaat diplomasi dari sisi ekonomi, keamanan, maupun investasi sebaiknya lebih sering disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.
Kehadiran pemerintah di media sosial dan dunia digital perlu menghadirkan substansi, tidak sekadar ramainya narasi defensif atau seremonial yang cenderung memicu polarisasi.
Pada akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia tidak hanya mengenai bagaimana beradaptasi dalam kompetisi internasional. Lebih penting lagi, tantangannya terletak pada upaya menjembatani pemahaman antara strategi negara dan kebutuhan masyarakat. Diplomasi yang efektif harus memberi makna, tidak hanya di mata dunia global, tetapi juga bagi rakyat Indonesia sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik