Jayapura — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya bertumpu pada pendekatan keamanan, tetapi juga mengutamakan operasi teritorial yang dipadukan dengan intelijen. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan penggunaan hard approach jika situasi memaksa, terutama ketika KKB lebih dulu menggunakan senjata.
Operasi teritorial jadi prioritas utama
Usai kunjungan ke Lantamal X Jayapura, Papua, Jumat, Agus menjelaskan bahwa langkah keras hanya menjadi pilihan terakhir. Menurut dia, TNI pada dasarnya lebih mengedepankan pendekatan lunak melalui operasi teritorial agar kehadiran aparat benar-benar mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Saya dengan Kapolri sudah menerima paparan dari Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih tentang kondisi di Tanah Papua,” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA.
Ia menilai Papua membutuhkan perhatian serius karena wilayah ini telah menerima anggaran yang besar, tetapi kesenjangan sosial di tengah masyarakat masih terasa. Karena itu, TNI disebut hadir bukan semata untuk operasi keamanan, melainkan untuk membantu program pemerintah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan warga.
Kolaborasi lintas instansi diperkuat
Agus menegaskan TNI tidak akan bekerja sendiri dalam menangani persoalan di Papua. Menurut dia, koordinasi dengan Polri, kementerian, dan instansi lain menjadi bagian penting agar penanganan berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyalurkan bantuan 2.500 paket sembako untuk warga Kota Jayapura. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja mereka di Papua.
Dukung program pembangunan di Papua Barat
Selain membahas aspek keamanan, Agus juga menyampaikan bahwa TNI akan membantu pembangunan food estate di Manokwari, Papua Barat, yang merupakan program dari Kementerian PUPR. Ia menyebut prajurit TNI akan dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Saat ini, Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih membawahi empat provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang menunjukkan luasnya tanggung jawab pengamanan dan dukungan pembangunan di kawasan tersebut.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.