Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan alasan urgensi Dewan Aglomerasi yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden dalam usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
“Karena Jakarta bukan lagi ibu kota, Jakarta perlu menjadi provinsi dengan nilai tambah tinggi agar bisa bersaing sebagai kota global,” kata Mardani kepada wartawan pada Rabu (13/3/2024).
Menurut Mardani, Jakarta perlu berbenah dan berkoordinasi dengan wilayah penyangganya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk dapat bersaing dengan kota metropolitan lainnya karena persoalan Jakarta saat ini sangat kompleks.
“Dalam rangka bersaing, Jakarta tidak bisa mengatasinya sendiri. Misalnya, masalah banjir tidak kunjung selesai, Depok harus dilibatkan, begitu juga dengan Bogor. Masalah sampah tidak kunjung selesai, masalah transportasi masih macet. Untuk mengatasinya, harus ada koordinasi dengan wilayah penyanggah Jabodetabek,” ujar Mardani.
Namun, karena setiap daerah memiliki kewenangan otonomnya sendiri, kebijakan sering kali terhambat oleh aturan dan batasan. Maka dari itu, diperlukan koordinasi di atas tingkat Pemerintah Daerah.
“Ini seperti yang sedang terjadi sekarang, TransJakarta hanya sampai Cakung dan tidak bisa ke Bekasi, penduduk Bekasi tetap menggunakan mobil. Di selatan, TransJakarta hanya sampai Lebakbulus dan tidak bisa ke Ciputat,” tambahnya.
“Diperlukan aturan yang mengatur koordinasi tersebut, sehingga anggota Dewan Aglomerasi dapat membantu menjembatani persoalan,” lanjutnya.
Sementara mengenai alasan Wakil Presiden yang akan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, Mardani menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh masalah lintas sektor di berbagai kementerian yang terlibat.
“Alasan dipilihnya Wakil Presiden sebagai pemimpin adalah karena banyaknya kementerian yang terlibat, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Menko,” tegas Mardani Ali Sera.