Joko mengatakan bahwa Pemprov Jakarta sedang memperbaiki data administrasi kependudukan dengan menonaktifkan NIK warga yang memiliki KTP Jakarta tetapi tinggal di luar Jakarta.
“Ini penting dilakukan karena Pemprov DKI memiliki program bantuan sosial seperti KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, Joko menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangsel untuk memperbaiki data administrasi kependudukan.
“Sudah mulai berkoordinasi beberapa bulan yang lalu, hampir setahun, dan sudah mulai diperbaiki,” katanya.