Selanjutnya, Maurits menyebutkan sebanyak 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 Miliar, sedangkan 158 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 Miliar, dengan rincian 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100%) dan 23 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.
“Berikutnya adalah sebanyak 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 Triliun, sedangkan 125 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 251 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 Triliun, dengan rincian 204 pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100%) dan 47 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD,” tutur Maurits.
Maka dari itu, Maurits mengingatkan agar Pemda memperhatikan sentralnya peran dan dukungan dalam menyukseskan hajatan pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan segera berlangsung.
“Untuk itu, kami mohon Pemerintah Daerah berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah,” ujar Maurits.
Sebagai informasi, acara rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang diselenggarakan dalam dua tahapan, dalam tahapan pertama ini diselenggarakan untuk peserta 14 Provinsi dan 259 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera dan Jawa.