Liputan6.com, Jakarta – Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengangkat total 4.127 guru honorer menjadi guru dengan jalur kontrak kerja individu (KKI).
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membahas protes kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak guru honorer di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 23 Juli 2024.
Menurut Jhonny, Jakarta hingga saat ini masih kekurangan banyak tenaga pengajar. Salah satu penyebabnya ialah karena banyak guru yang memasuki masa pensiun.
“Ternyata banyak sekali guru-guru yang pensiun tetapi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan percepatan untuk mengisi itu,” kata Jhonny dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).
Jhonny meyakini, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 81,71 triliun bakal dapat mengangkat guru honorer menjadi guru KKI.
“APBD kita sangat mungkin bisa memenuhi itu, kalau kita mau guru di DKI Jakarta bisa terisi semua,” ucap Jhonny.
Nantinya, lanjut Jhonny DPRD Jakarta juga akan membentuk klausul yang akan fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta serta realisasi sekolah gratis di Jakarta.
“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” kata dia.
Â