Liputan6.com, Jakarta Ketersediaan banyaknya lapangan kerja dapat dipastikan selalu jadi sorotan utama setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setiap pasangan calon (paslon) kepala daerah menjadikan lapangan kerja sebagai bagian isu utama.
Masalah pengangguran memang amat krusial sehingga masyarakat selalu berharap kepada paslon kepala daerah untuk memberikan perbaikan di sektor terbukanya lapangan pekerjaan.
Begitu pun di Kota Bogor, mengenai lapangan kerja jadi misi besar yang diusung oleh lima calon Wali Kota berkontestasi. Lima paslon beradu meyakinkan pemilih tentang akan banyaknya serapan tenaga kerja.
Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor tahun 2023, angka pengangguran terbuka di ‘Kota Hujan’ mencapai 10,78 persen. Tingkat persentase tersebut adalah tertinggi di Jawa Barat.
Realisasi menciptakan 20 ribu lapangan kerja berkonsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, serta profesional, selama lima tahun belakangan yang dijanjikan di Kota Bogor ternyata juga tidak terwujud.
Menilik misi yang dibawa masing-masing paslon Pilkada Kota Bogor, salah satu paslon yakni Rena Da Frina-Achmad Teddy Risandi ingin menyediakan 44 ribu lapangan kerja.
Mengenai itu, pengamat kebijakan Universitas Nasional (Unas) Ansori Baharudin Syah mengatakan bahwa seharusnya setiap calon kepala daerah, termasuk Wali Kota-Wakil Wali Kota, harus tegas menyampaikan berapa banyak sanggup menyediakan lapangan kerja selama kepemimpinannya.
Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mengetahui potensi masa depannya dalam meraih kesempatan kerja di daerahnya sendiri, tutur Ansori, Jumat, 15 November 2024.
Sementara itu, seorang Gen Z yang masih menempuh kuliah bernama Nurlaela Saadah menilai, penyediaan 44 ribu lapangan kerja di Kota Bogor oleh Rena Da Frina amat membantu generasi muda, khususnya kepada lulusan baru.
“Mencari pekerjaan merupakan hal yang tidak mudah, apalagi lulusan baru yang minim pengalaman. Selain itu pengangguran di Kota Bogor saat ini mayoritas penduduknya merupakan generasi muda,” ujar Nurlaela.