Pemerintah mendukung penegakan hukum kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa intervensi. Langkah ini diambil sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi, seiring dengan dorongan untuk Pertamina meningkatkan tata kelolanya. Pertamina sebagai aset besar Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih baik, akuntabel, dan transparan. Perlunya perbaikan tata kelola juga diterapkan di seluruh institusi negara dan BUMN, seperti yang telah dilakukan Presiden Prabowo melalui pengelolaan APBN secara efisien. Pemerintah jelas menegaskan bahwa tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum, dan percaya sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menjalankan proses dengan jujur, adil, dan fair. Semua upaya perbaikan harus terus dijaga, tidak hanya di Pertamina tetapi juga di institusi lainnya. Kasus pengoplosan minyak ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi di Pertamina Patra Niaga. Meskipun ada pertanyaan seputar hal ini, Pertamina dan Kejaksaan Agung tetap menegaskan bahwa kualitas bahan bakar minyak pertamax sesuai dengan standar pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan publik sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung penegakan hukum dan perbaikan tata kelola di BUMN.