Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak diskriminatif, serta tidak hanya melayani kepentingan perusahaan besar tertentu. Menurutnya, penunjukan kuota impor hanya kepada beberapa perusahaan tertentu merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta pada Selasa (8 April).
Prabowo telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat neraca perdagangan negara. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang ingin memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa dalam merespons dampak tarif timbal balik AS, pihaknya segera berkoordinasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi yang terjadi. Apindo berdiskusi tentang kemungkinan impor komoditas tertentu seperti kapas dan jagung yang dilakukan langsung ke industri, tanpa melalui pihak ketiga, dengan harapan dapat memotong akar permasalahan yang ada.
Dengan demikian, Prabowo Subianto dan pihak terkait terus berupaya untuk memastikan adanya kebijakan impor yang adil dan tidak diskriminatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perdagangan Indonesia.