Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 secara penuh sebelum akhir April ini. Sarjoko, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengakui bahwa masih ada sekitar 9 persen anak yang belum menerima bansos yang seharusnya dicairkan sejak Januari hingga Maret. Jumlah penerima baru mencapai 126.729 orang sedangkan penerima lanjutan sebanyak 580.893 orang. Untuk penerima baru, Bank DKI sedang menyiapkan administrasi seperti buku tabungan dan kartu ATM yang membutuhkan waktu untuk diproses.
Terkait dengan masalah sistem layanan Bank DKI yang terjadi sejak 29 Maret, Sarjoko menyatakan bahwa Bank DKI akan mempercepat proses pencetakan rekening. Justin Adrian, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima KJP Plus benar-benar berhak menerimanya. Dia juga mengusulkan adanya pembatasan penerima KJP Plus dalam satu keluarga untuk memperbaiki sebaran dana bansos.
Justin menyatakan perlunya regulasi tambahan untuk meningkatkan kualitas pendataan dana bansos terutama KJP Plus, karena saat ini kualitas pendataan dianggap masih buruk. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.