Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa dirinya tidak punya alasan untuk menutup-nutupi kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara. Di tengah sorotan atas dugaan korupsi yang menyeret jajaran terkait proyek jalan, Dody memilih menampilkan sikap terbuka dan menekankan bahwa integritas harus tetap menjadi pegangan utama di kementeriannya.
Sikap Terbuka di Tengah Kasus OTT
Dody menyebut peristiwa itu sebagai tamparan keras. Pasalnya, ia selama ini terus mengingatkan para bawahannya agar bekerja dengan jujur dan menjaga integritas dalam setiap tugas. Ia menegaskan tidak akan menutupi apa pun terkait perkara tersebut, sembari tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Meski tidak membeberkan detail OTT yang melibatkan pihak di Sumatera Utara, Dody memastikan sikap kementeriannya jelas: mendukung penegakan hukum dan tidak menghalangi langkah penyidikan yang sedang berjalan.
Apresiasi untuk KPK dan Kejaksaan
Dalam pernyataannya, Dody juga menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Menurut dia, kedua lembaga itu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pembangunan infrastruktur nasional agar tidak disusupi praktik-praktik menyimpang. Ia menilai pengawasan ketat menjadi bagian penting agar proyek publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dody menambahkan, langkah evaluasi internal di Kementerian Pekerjaan Umum akan ditempuh jika sudah mendapat persetujuan dari Presiden. Namun, ia belum menjelaskan bentuk evaluasi yang akan dilakukan maupun sejauh mana dampaknya terhadap jajaran terkait.
Lima Tersangka dalam Kasus Jalan di Sumut
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Di antara mereka terdapat pejabat dari Dinas PUPR Provinsi serta pihak swasta. Kasus ini kembali menyoroti rawannya praktik korupsi dalam proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
OTT tersebut menjadi bagian dari upaya KPK untuk menindak tegas tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan mengganggu kualitas pembangunan. Di sisi lain, pernyataan Dody menunjukkan bahwa kementeriannya kini berada dalam tekanan untuk membuktikan komitmen bersih-bersih, bukan sekadar lewat pernyataan, tetapi juga lewat langkah konkret setelah proses hukum dan evaluasi internal dijalankan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.