Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya setelah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menimbulkan kemarahan. Aksi protes di depan Kantor Bupati berakhir ricuh meski Bupati Sudewo menegaskan tidak akan melepaskan jabatannya karena dipilih melalui proses pemilihan oleh masyarakat.
Meskipun hadapi tekanan massa, Sudewo memilih untuk tidak mengundurkan diri dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Menurut Sudewo, jabatan publik tidak dapat dilepaskan hanya karena tuntutan massa dan dia berkomitmen untuk mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Masa jabatannya yang masih baru dianggapnya sebagai pembelajaran berharga.
DPRD Pati merespons tuntutan publik dengan membentuk pansus pemakzulan untuk menelusuri kebijakan serta integritas Bupati Sudewo. Pansus akan menggelar rapat kerja dengan fokus pada pemeriksaan legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi dan dapat berlanjut hingga keputusan akhir oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri.
Unjuk rasa Masyarakat Pati mencerminkan keresahan terhadap kebijakan pajak yang dianggap memberatkan dan kurangnya partisipasi rakyat dalam keputusan pemerintah. Penolakan Bupati Sudewo untuk mundur dengan alasan legitimasi konstitusional menandai dinamika pemerintahan daerah yang baru. Keputusan DPRD Pati membentuk pansus menjadi penting dalam menentukan arah proses politik, apakah berujung pada pemakzulan atau perbaikan internal di pemerintahan.
