Demonstrasi yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan dampak buruk bagi beberapa anggota DPR RI. Beberapa partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dinilai telah melakukan pernyataan atau tindakan yang menyinggung perasaan rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting bersama pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menekankan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret dengan mencabut keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem yang dinonaktifkan karena pernyataannya dinilai mencederai perasaan rakyat. Nafa Urbach dari Partai NasDem juga dinonaktifkan karena sikap partai bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi hal utama. Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, yang terkenal sebagai seorang komedian, juga dinonaktifkan setelah video dirinya berjoget viral. Uya Kuya, juga dari Partai Amanat Nasional, dinonaktifkan bersama Eko Patrio karena dianggap tindakan mereka menyinggung rakyat. Dan terakhir, Adies Kadir dari Partai Golkar dinonaktifkan setelah pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR menuai kritik luas.
Langkah tegas dari partai politik diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional, selama disampaikan secara damai. Penonaktifan anggota DPR ini merupakan ranah internal partai dan bukan ketentuan dari UU. Semoga dengan adanya langkah-langkah ini, situasi politik dapat kembali kondusif.