Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan tentang isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta. Isu darurat militer menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh tergabung dalam GNB. Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa Presiden bersikap tegas dalam menegakkan supremasi sipil, memastikan komitmen tersebut dijalankan.
GNB juga menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai aspek sipil, menekankan bahwa TNI harus fokus pada tugas pokoknya sebagai tentara profesional. Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden Prabowo untuk membentuk komisi reformasi Polri dan membentuk komisi investigasi yang independen untuk menyelidiki kerusuhan pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai “Prahara Agustus”. Keberadaan GNB dalam pertemuan ini mengisyaratkan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis terkemuka, termasuk Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof M Quraish Shihab, dan pendeta-pendeta ternama seperti Romo A Setyo Wibowo SJ.
Dengan langkah-langkah progresif ini, diharapkan implementasi supremasi sipil dan reformasi lembaga keamanan bisa terwujud. Melalui peran aktif GNB dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, upaya untuk memperkuat keberadaan negara yang demokratis dan berkeadilan semakin terbuka lebar. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kondisi yang lebih baik bagi negara.