GNB Soroti Isu Darurat Militer, Prabowo Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap supremasi sipil saat menjawab pertanyaan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengenai isu darurat militer. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang berlangsung sekitar tiga jam dan membahas sejumlah persoalan kebangsaan yang dinilai sensitif.

Supremasi sipil jadi pokok pembahasan

Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas soal pentingnya menjaga supremasi sipil tetap menjadi pegangan utama dalam kehidupan bernegara. Menurut dia, jawaban Presiden atas isu darurat militer memperlihatkan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan formal, melainkan sesuatu yang akan dijalankan.

Dalam pertemuan itu, GNB juga menyinggung kekhawatiran terhadap keterlibatan militer dalam ranah sipil. Mereka menekankan bahwa TNI semestinya tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai tentara profesional, bukan mengambil peran yang berada di luar mandat utamanya.

Komisi reformasi Polri dan investigasi kerusuhan

Selain isu militer, GNB meminta Presiden Prabowo membentuk komisi reformasi Polri. Usulan lain yang disampaikan adalah pembentukan komisi investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan pada Agustus 2025, yang oleh GNB disebut sebagai “Prahara Agustus”.

Presiden Prabowo disebut menyetujui kedua usulan tersebut. Persetujuan ini menjadi salah satu poin penting dari dialog yang berlangsung di Istana, karena menyentuh langsung agenda pembenahan institusi keamanan dan penelusuran peristiwa kerusuhan yang masih menyisakan pertanyaan.

Tokoh lintas latar ikut hadir dalam GNB

Kehadiran GNB dalam forum ini juga menunjukkan kuatnya perhatian dari berbagai tokoh masyarakat dan agama. Sejumlah nama yang tergabung di dalamnya antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof M Quraish Shihab, serta para pendeta seperti Romo A Setyo Wibowo SJ. Komposisi itu memperlihatkan bahwa isu yang dibahas bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut arah demokrasi dan tata kelola keamanan negara.

Dengan mengemukanya isu supremasi sipil, reformasi Polri, dan investigasi atas kerusuhan Agustus 2025, pertemuan ini menempatkan Presiden pada posisi yang ditunggu banyak pihak: apakah komitmen yang disampaikan akan berlanjut menjadi langkah konkret. Dari forum tiga jam di Istana itu, setidaknya satu sinyal sudah muncul jelas, yakni dorongan agar negara tetap berjalan dalam koridor sipil yang kuat dan akuntabel.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.