Janji NasDem Jakarta Tindak Lanjut Kenaikan Operasional RT/RW yang Dinilai Belum Cukup
Kenaikan dana operasional RT dan RW di Jakarta sebesar 25 persen memunculkan respons beragam dari para pengurus di lapangan. Bagi sebagian besar RT dan RW, tambahan Rp 500 ribu dari bantuan operasional yang diberikan Pemprov DKI belum dianggap sebanding dengan kebutuhan rutin yang harus mereka tanggung setiap bulan.
Keluhan RT/RW soal beban operasional
Di tengah naiknya kebutuhan administrasi dan pelayanan warga, para pengurus menilai penyesuaian tersebut masih jauh dari kata memadai. Dana operasional yang bertambah memang menjadi langkah positif, tetapi belum cukup untuk menutup pengeluaran harian yang terus berjalan. Kondisi ini membuat kebijakan tersebut menjadi perhatian serius di tingkat akar rumput.
Komisi A DPRD DKI akan bawa aspirasi ke eksekutif
Anggota Komisi A DPRD DKI, Ongen Sangaji, menyatakan akan menyampaikan langsung keluhan para pengurus RT dan RW dalam rapat bersama pihak eksekutif dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa kenaikan 25 persen itu terjadi karena keterbatasan anggaran Pemprov DKI, namun aspirasi masyarakat tetap akan dibawa agar pemerintah daerah memahami dampaknya di lapangan.
Menurut Ongen, ruang dialog menjadi penting agar kebijakan yang sudah diputuskan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan warga yang dilayani RT dan RW setiap hari.
Menunggu pembahasan lanjutan
Perubahan besaran operasional ini kini menjadi salah satu isu yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara Komisi A DPRD DKI dan jajaran eksekutif. Bagi pengurus RT dan RW, keputusan akhir nanti akan sangat menentukan kemampuan mereka menjalankan tugas pelayanan di tengah biaya operasional yang terus bergerak naik.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.