20 WNI Kabur dari Kompleks Judi Online di Myanmar, KBRI Fokus Pastikan Keselamatan Mereka
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon mengonfirmasi bahwa 20 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil keluar dari Kompleks KK Park, Myawaddy, Kayin State, Myanmar, yang dikenal sebagai lokasi judi online dan penipuan daring. Informasi itu juga diperkuat oleh laporan otoritas Thailand yang menyebutkan para WNI tersebut telah menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei.
Pelarian Massal di Tengah Ancaman Penggerebekan
Kompleks KK Park disebut dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi salah satu titik yang menampung aktivitas scam serta judi online. Pada Rabu, lebih dari 300 warga negara asing dilaporkan melarikan diri dari lokasi itu, termasuk sekitar 75 WNI. Situasi memanas setelah militer Myanmar, Tatmadaw, bersiap melakukan penggerebekan terhadap kawasan tersebut.
Meski 20 WNI sudah berhasil masuk ke Thailand, KBRI menyebut masih ada WNI lain yang belum keluar dari area kompleks. Sebagian dari mereka juga dilaporkan mencari tempat aman di sekitar Myawaddy–Shwe Kokko, wilayah yang selama ini kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal dan rawan perdagangan manusia.
Data WNI Masih Diverifikasi di Mae Sot
Saat ini, identitas serta kondisi para WNI yang berhasil menyeberang masih dalam proses verifikasi di Mae Sot, Thailand. Langkah ini penting untuk memastikan siapa saja yang berhasil lolos, bagaimana kondisi kesehatan mereka, dan kebutuhan mendesak apa yang harus segera dipenuhi.
KBRI Yangon menyatakan terus berkoordinasi dengan KBRI Bangkok dan otoritas setempat, baik di Myanmar maupun Thailand, agar proses penanganan berjalan aman. Fokus utama saat ini adalah membuka jalur kemanusiaan yang memungkinkan evakuasi dilakukan tanpa membahayakan para WNI yang masih berada di kawasan tersebut.
Imbauan Keras Soal Tawaran Kerja Abal-abal
Di tengah situasi ini, KBRI kembali mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi. WNI juga diminta menjauhi wilayah konflik serta kawasan yang dikenal rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi dan memulangkan WNI dari kawasan tersebut.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.