Wacana penyesuaian tarif TransJakarta kembali mengemuka setelah hampir dua dekade harga tiket bertahan di angka Rp 3.500. Di tengah naiknya biaya operasional dan kebutuhan subsidi yang terus membebani anggaran daerah, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai perubahan tarif sudah semestinya dibahas serius, bukan terus ditunda.
Tarif Lama, Beban Subsidi Kian Berat
Menurut Djoko, tarif TransJakarta bisa dibilang sebagai salah satu yang paling lama tidak mengalami kenaikan di dunia. Kondisi ini, kata dia, tidak sehat bagi keuangan daerah karena Pemprov DKI Jakarta masih harus menanggung porsi besar subsidi untuk menjaga layanan tetap berjalan. Ia menyebut usulan kenaikan tarif sebenarnya sudah disampaikan sejak dua hingga tiga tahun lalu, namun hingga kini belum juga diwujudkan.
Djoko menilai, jika tarif tetap dipertahankan tanpa penyesuaian, maka beban fiskal pemerintah daerah akan terus menumpuk. Di sisi lain, subsidi tetap dibutuhkan agar layanan transportasi publik tetap terjangkau dan bisa dinikmati masyarakat luas.
UMP Naik, Tarif Tak Berubah
Salah satu alasan utama yang disorot Djoko adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang terjadi setiap tahun. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak diikuti penyesuaian tarif TransJakarta, sehingga terjadi ketimpangan antara biaya hidup dan harga layanan transportasi publik. Ia juga membandingkan dengan daerah lain di luar Jakarta, yang tarif bus serupa sudah mencapai Rp 5.000 meski UMP di wilayah tersebut justru lebih rendah.
Dalam pandangannya, penyesuaian tarif tidak berarti menghapus subsidi. Pemerintah daerah tetap perlu hadir, tetapi dengan proporsi yang lebih seimbang agar keberlanjutan layanan TransJakarta tetap terjaga tanpa terlalu membebani APBD.
Subsidi Tetap Ada, Tapi Tidak Terlalu Besar
Djoko menekankan bahwa kebijakan subsidi memang tidak bisa dilepaskan dari transportasi publik. Namun, jika porsinya terlalu besar dan tarif dibiarkan terlalu lama tidak berubah, maka sistem pembiayaan layanan akan semakin tidak efisien. Karena itu, ia menilai kenaikan tarif TransJakarta perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan layanan, bukan semata-mata sebagai beban tambahan bagi penumpang.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.