Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utang kepada Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya, Bank Jabar Banten (BJB) dengan total lebih dari Rp3,6 triliun. Utang-utang ini menyebabkan kondisi fiskal semakin tertekan dan memberikan beban berat bagi pembangunan di Jawa Barat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik terhenti di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Dedi menekankan bahwa utang tersebut menjadi beban bagi Jawa Barat karena BUMN meminjam dana namun belum membayarnya, menyebabkan keterbatasan dana bagi Pemprov Jabar. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Dedi, terdapat sembilan piutang dari berbagai entitas BUMN dan anak perusahaannya kepada Pemprov Jabar, seperti PT Kimia Farma, PT Wijaya Karya, PT Rajawali Nusindo, PT PP Semarang Demak, PT Phapros, PT Perikanan Indonesia, PT Waskita Karya, dan PT Barata Indonesia. Meskipun mengkritik keras piutang yang belum terbayar, Dedi memberikan pengecualian bagi BUMN yang bergerak di sektor lahan seperti PTPN dan Perhutani. Ini menunjukkan bahwa masalah utang BUMN terhadap Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.