Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru-baru ini menandatangani nota kesepakatan yang menetapkan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penopang utama dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan ini dilakukan karena jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Jakarta terus meningkat, sehingga penguatan rantai pasok menjadi sangat penting.
Dadan juga menjelaskan bahwa keterlibatan BUMD Jakarta dalam kesepakatan tersebut mencakup aspek pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pasokan bahan pangan program MBG yang dimiliki pemerintah. Salah satu poin penting dalam kesepakatan adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari segi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis dan juga untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut serta memastikan ketersediaan makanan bergizi secara terus-menerus.
