Mendagri Ajak Pemda di Tanah Papua Hadirkan Mal Pelayanan Publik
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua untuk segera membangun dan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kualitas layanan administratif kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan daerah. Hal ini disampaikan Tito dalam kunjungannya ke Jayapura.
Implementasi MPP untuk Mempermudah Layanan Publik
Tito menegaskan pentingnya keberadaan MPP sebagai sarana untuk menyederhanakan birokrasi dan menyajikan layanan terpadu kepada masyarakat, termasuk proses perizinan, administrasi kependudukan, serta layanan pertanahan dan sertifikasi. Dengan adanya MPP, diharapkan proses pelayanan publik, investasi, dan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efisien.
Belum banyaknya MPP di wilayah Papua membuat proses perizinan dan layanan publik menjadi kurang optimal. Melalui MPP, masyarakat dan pengusaha tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen di instansi yang berbeda, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Tito juga menyatakan bahwa MPP juga akan mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Percepatan Pembangunan MPP di Tanah Papua
Hingga pertengahan tahun 2026, baru dua MPP yang beroperasi di Tanah Papua, yakni di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. Namun, sejumlah daerah lainnya sedang dalam tahap pembangunan maupun persiapan untuk mengoperasikan MPP. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang memiliki aktivitas pembangunan dan ekonomi tinggi, untuk segera menghadirkan MPP sebagai pusat layanan terpadu.
Diharapkan dengan adanya MPP, kualitas layanan publik di Tanah Papua dapat terus ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemudahan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.