Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa penyusunan APBN 2024 tidak terkait dengan siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa APBN telah disetujui sebelum batas waktu pendaftaran paslon. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa penyusunan APBN dan penetapan menjadi UU dilakukan tanpa dipengaruhi oleh calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024.
Dalam pengakuannya, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sidang MK penting untuk menjaga demokrasi publik. Ia menyebut bahwa forum di MK adalah cara untuk merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN dapat menjadi sarana gotong-royong bagi anak bangsa.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannya dalam pembagian bansos menjelang Pilpres 2024. Muhadjir menyatakan bahwa keterlibatan tersebut sesuai dengan tugas yang diatur dalam perpres nomor 35/2020.
Muhadjir juga menegaskan bahwa bansos merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK. Ia juga menyebut bahwa program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diberikan kepada masyarakat pada Januari-Juni 2024 merupakan program perpanjangan dari tahun 2023, bukan program baru yang disusun menjelang Pilpres.