Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berharap agar tulisan opini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat mengilhami hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat keputusan terbaik bagi demokrasi di Indonesia. Refly menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh 8 hakim MK saat ini bukanlah lagi bukti, tetapi keberanian untuk memulai babak baru yang menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan kecurangan dalam Pilpres harus dihukum sesuai dengan prinsip demokrasi, termasuk dengan mendiskualifikasi Paslon Nomor 02 Prabowo-Gibran. Diskualifikasi ini diminta sebagai bagian dari permohonan paslon nomor 01 Anies-Muhaimin dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud.
Menanggapi tulisan Megawati yang berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” di Harian Kompas, Refly Harun menyatakan harapannya bahwa hakim MK dapat menunjukkan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran tanpa takut terhadap tekanan. Megawati dalam tulisannya menyoroti sikap kenegarawan yang harus dimiliki hakim MK, di mana sumpah hakim MK dianggap memiliki kedalaman yang lebih dari sumpah presiden, karena mengikutsertakan sikap kenegarawanan sebagai syarat tambahan untuk menjadi hakim MK. Sikap kenegarawanan ini diharapkan dapat membawa hakim MK untuk bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif dan prioritas terhadap kepentingan negara.