Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti darurat tenaga kesehatan di Indonesia. Dia menyebut, rasio dokter di Indonesia ada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tanah Air. Akibat rasio yang sangat rendah tersebut, banyak warga Indonesia yang akhirnya memilih mencari pengobatan di luar negeri.
“Ada 1 juta lebih warga negara kita berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, Eropa,” ujar Presiden saat menghadiri Rakernas Kesehatan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4/2024).
“Dan kita kehilangan US$11,5 miliar, kalau dirupiahkan itu Rp 180 T hilang karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada alasan kenapa enggak mau.”
Presiden menyadari, Indonesia punya PR besar dalam memajukan sektor kesehatan di Indonesia. Selain mengejar ketertinggalan jumlah dokter, Jokowi menyebut Indonesia juga harus mendorong industri farmasi di Tanah Air. Apalagi saat ini sebagian besar bahan baku industri farmasi masih impor.
“Kemudian 52% alkes (alat kesehatan) kita juga belum (produksi sendiri). Urusan yang kecil-kecil ini harus kita berani memproduksi sendiri.”
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung soal target Indonesia Emas 2024. Untuk mencapai target itu, katanya, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang kuat dan sehat.
Kementerian Kesehatan, kata Budi, memiliki program transformasi kesehatan yang pendekatannya melibatkan semua sektor untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2024.
“Pendekatan harus digerakkan dalam bentuk movement di mana semua social capital dirajut membangun masyarakat yang sehat,” ucap Menkes.
Mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis, yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk. Apabila sebuah negara berhasil memenuhi “golden line” tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan.
Angka terakhir yang diperoleh dari WHO dan World Bank, rasio Indonesia berada di 0,47/1000. Angka ini membuat Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.