Liputan6.com, Jakarta Anies Baswedan mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilainya telah mengubah beberapa kebijakan yang ia tetapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Meski kita mungkin berbeda pilihan dalam Pemilu dan Pilpres, mari kita bersama-sama berjuang. Semua warga Jakarta yang ingin mengembalikan yang sempat hilang,” ujar Anies dalam pidatonya di acara deklarasi dukungan dari organisasi masyarakat Bang Japar di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024.
Anies kini resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur.
Anies Baswedan juga meminta masyarakat yang berbeda pilihan dalam Pilpres lalu untuk bersatu mendukungnya. Dalam Pilpres, Anies maju sebagai calon presiden nomor urut satu bersama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai wakilnya, namun kalah dalam kontestasi tersebut.
“Mari kita buktikan bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Jakarta dan mengembalikan kesejahteraan. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak bahagia,” ucapnya. Anies menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022, Jakarta berada dalam kondisi aman, damai, dan tenang. “Jakarta bersatu, tanpa ketegangan, dan tanpa perpecahan selama 2017 hingga 2022,” katanya.
Ia berjanji bahwa jika terpilih kembali sebagai gubernur, ia akan mengembalikan suasana harmonis tersebut. “Kami ingin pemerintah provinsi (Pemprov) yang penuh kasih sayang kepada warganya. Bukan Pemprov yang pelit atau membatasi manfaat yang diterima oleh warganya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa kebijakan yang ia tetapkan telah diubah oleh pemerintahan saat ini. “Kami akan memastikan semua manfaat yang sempat terpotong dikembalikan,” pungkasnya.  4o  Â
Dibalas Heru BudiÂ
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menanggapi kritik Anies Baswedan yang menuduh bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Heru menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Saya melaksanakan semua kebijakan yang ada, tetapi saya menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku,” ujar Heru Budi di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Ia juga membantah tudingan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak diterapkan sesuai aturan. Heru menekankan bahwa Pemprov Jakarta tidak memotong dana yang diterima oleh siswa.
“KJP kami sesuaikan dengan peraturan yang ada. Saya tidak memotong KJP. Tidak mungkin siswa dari keluarga mampu mendapatkan KJP. Ada BPK dan BPKP yang mengawasi. Semua diatur sesuai aturan,” jelasnya, dikutip dari Antara.
Heru juga mengajak para calon yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta untuk bersaing dengan cara yang sehat tanpa menyalahkan kebijakan yang telah ia buat.
“Silakan bersaing dalam Pilkada, tetapi jangan jadikan saya kambing hitam,” tegas Heru.