Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, menyatakan telah menyiapkan jadwal kampanye akbar untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria.
“Insyallah kampanye (akbar) akan dilaksanakan pada tanggal 14, tanggal 23. Tempat persisnya nanti akan kami sampaikan,” ujar Ariza di Rumah Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Sementara untuk saat ini, lanjutnya, Tim Pemenangan RIDO tengah berkonsolidasi untuk menyempurnakan struktur personalia dari partai, mulai tingkat provinsi sampai dengan PAC, ranting, RW dan RT.
“Kemudian tidak kalah penting kami sudah, alhamdulillah, menyelesaikan persiapan saksi di tingkat provinsi sampai tingkat TPS. Alhamdulillah sentimen positif juga semakin tinggi meningkat tiga kali lipat,” jelas dia.
Menurut Ariza, berdasarkan hasil survei dan informasi yang diakses secara digital, jelas statistik angka untuk pasangan RIDO sangatlah baik. Termasuk sentimen negatif yang semakin kecil.
“Kami juga bersyukur bahwa warga Jakarta ingin menentukan pilihannya pada pemimpin yang berpengalaman, teruji, dan berprestasi. Alhamdulillah pasangan RIDO pasangan yang sudah berpengalaman menjadi wali kota, gubernur, menjadi Menteri Pertanian, dan berbagai prestasi tidak kurang dari 555 prestasi yang telah diukir, dan juga mendapatkan kepuasan publik melebihi dari 90 persen,” ungkapnya.
Hal itu pun dinilainya menunjukkan bahwa selama ini kepemimpinan paslon RIDO sangat baik dan diterima oleh warga. Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disebutnya turut mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
“Karena Jakarta akan mengalami transisi dan menjadi kota baru dan akan berpindah ke IKN. Itu kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkepentingan mengusung dan memberikan dukungan kepada pasangan RIDO, karena kepentinganya sejalan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintahan daerah, termasuk proses transisi pemerintah DKI Jakarta ke IKN,” Ariza menandaskan.
Â