Kementerian Kesehatan berencana membentuk Satuan Tugas Nasional untuk mempercepat inovasi dan akses ke obat serta vaksin di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap lima pilar manifesto International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) untuk memastikan kualitas kehidupan masyarakat tetap sehat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyadari bahwa produk inovatif di Indonesia masih minim, sehingga mereka akan menyederhanakan proses penilaian teknologi kesehatan yang dianggap terlalu rumit dan panjang.
Selain pembentukan satgas, Kementerian Kesehatan juga akan mengajak industri farmasi untuk memastikan keterjangkauan harga obat dan vaksin melalui sistem yang lebih transparan. Mereka juga akan mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam percepatan registrasi serta sertifikasi obat dan vaksin inovatif. Kolaborasi dengan IPMG terkait percepatan Health Technology Assessment (HTA) juga akan menjadi fokus.
Adapun lima hal yang diserukan oleh Ketua IPMG, Ait-Allah Mejri untuk percepatan akses ke obat dan vaksin inovatif adalah pembentukan tim kerja “Strategi Nasional untuk Obat dan Vaksin Inovatif”, peninjauan kriteria pengadaan obat dan vaksin yang lebih efektif secara biaya, percepatan HTA, penguatan kerangka regulasi BPOM, dan prioritisasi pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di rumah sakit, seperti patologi klinik, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengurangi pemborosan obat. Dengan demikian, akses ke obat dan vaksin inovatif di Indonesia diharapkan dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal.