Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pemerintah harus berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjerat masalah di berbagai negara, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental.Kolaborasi dengan aktivis, kata dia, penting dilakukan lantaran pengetahuan tentang permasalahan PMI di negara-negara tempat bekerja cenderung banyak diketahui oleh para aktivis.”Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran,” kata Anies dalam debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam.Anies mengaku melihat pengetahuan aktivis yang besar mengenai PMI usai dia berjumpa dengan para PMI yang bekerja di Malaysia saat datang ke Desa PMI di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.Maka dari itu, ia menilai, memiliki kewenangan di pemerintah tidak berarti memiliki pengetahuan yang besar tentang permasalahan PMI selama ini.Pemerintah memang melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan hingga para pekerja sampai di negara tujuan. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta yang menyelesaikan masa baktinya itu mengatakan selama para PMI bekerja di negeri orang, banyak sekali lika-liku, di mana pemerintah maupun para pejabat birokrat tidak banyak mengetahui.”Dengan kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana,” ujar dia.KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.