Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 berpotensi akan diblokir oleh koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Ujang menilai bahwa setelah Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, usulan tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Hal ini diperkuat dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Jokowi.
Ujang menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi partai politik dalam koalisi agar bergabung dengan koalisi pemerintahan, atau melakukan tekanan-tekanan terhadap mereka. Dia juga menilai bahwa hanya PDI Perjuangan dan PKS yang memiliki keinginan kuat untuk mendorong hak angket di DPR RI, sementara NasDem, PKB, dan PPP belum menunjukkan sikap yang jelas. Menurut Ujang, PDIP kemungkinan akan mendorong hak angket dengan tegas, namun Nasdem sudah bertemu dengan Jokowi dan kemungkinan akan mendukung pemerintah. Sementara PKS mungkin akan mendorong hak angket, namun PKB dan PPP cenderung akan mendukung pemerintah. Ujang menyatakan bahwa sulit bagi PKB dan PPP untuk mendorong hak angket karena mereka bisa ditekan dan menimbulkan masalah dengan pemerintah di masa depan.