Pemerintah Korea Selatan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter yang melakukan mogok kerja. Saat ini, kekhawatiran meningkat atas dampaknya terhadap layanan kesehatan garis depan akibat perselisihan yang telah berlangsung selama sebulan.
Sebanyak 12.000 dokter dari 100 rumah sakit pendidikan telah melakukan mogok kerja, menyebabkan pembatalan operasi, waktu tunggu yang lebih lama, dan penundaan pengobatan, termasuk bagi pasien darurat. Para dokter melakukan unjuk rasa menentang kebijakan medis pemerintah di dekat kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan.
Kementerian Kesehatan Korea Selatan telah memberlakukan prosedur yang dapat menyebabkan 4.900 dokter yang mogok kehilangan izin mereka jika terus melanggar aturan untuk kembali bekerja. Mereka juga telah mengirimkan pemberitahuan administratif, dengan ancaman skorsing selama tiga bulan bagi dokter yang memprotes. Perselisihan ini berawal dari rencana pemerintah untuk menambah jumlah dokter yang dilatih guna mengatasi kekurangan di daerah pedesaan dan permintaan layanan yang meningkat karena populasi lanjut usia yang cepat di Korea Selatan.
Meskipun pemerintah mencoba menenangkan para dokter dengan meningkatkan gaji dan kondisi bagi tenaga medis yang masih dalam masa pelatihan serta meninjau shift kerja selama 36 jam, dokter tetap tidak puas. Kritik juga muncul terhadap presiden konservatif Korea Selatan yang dituduh menggunakan reformasi medis sebagai alat untuk meningkatkan popularitas partainya dalam pemilihan dewan nasional bulan depan.
Pemerintah Korea Selatan berjanji untuk terus membuka dialog dengan para dokter dan akan menghormati serta mendengarkan pendapat dari komunitas medis sebagai bagian dari upaya reformasi medis.