Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrem.
Karena itu, greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan harga berapa? – Berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya?
Kita bisa mencontoh Shanghai. Pajak pendaftaran nomor kendaraan non-elektrik sampai Rp. 300 juta.
Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa memikul beban pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) setinggi ini demi percepatan elektrifikasi?
Kita dapat mencontoh negara-negara di Eropa. Kisaran harga listrik di sana € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh.
Saat ini banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan.
Sementara itu, kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Kisaran harga listrik di Indonesia Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul harga listrik yang tiga kali lipat lebih tinggi demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau maka keberlangsungan kehidupan di bumi terancam.
Namun juga adalah fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu memikul inflasi atau biaya tambahan karena kebijakan hijau.
Karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak meremehkan topik ini.