Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKI) ke depan seharusnya berada di bawah wewenang Wakil Presiden, mirip dengan penanganan di Papua.
Usul Mendagri Tito: Aglomerasi DKJ Harus Di Bawah Wewenang Wapres, Bukan Presiden
