Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dari pengalaman sebelumnya, banyak penggugat yang kesulitan membuktikan kecurangan dalam pemilihan karena kurangnya data faktual dan akurat.
Adi menekankan pentingnya data dalam pembuktian kecurangan pemilu agar gugatan hasil sengketa Pilpres tidak kandas seperti sebelumnya. Dia menyebut bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan kesulitan dalam membuktikan dugaan kecurangan yang kuat di mata hakim konstitusi.
Adi mengingatkan bahwa setelah kasus diselesaikan oleh MK, pihak yang kalah harus legowo dan mengucapkan selamat kepada pemenang tanpa euforia berlebihan. Meskipun demikian, Adi juga mengakui bahwa gugatan hasil sengketa Pemilu adalah hak konstitusional setiap pasangan calon untuk mencari keadilan dan membuktikan tuduhan kecurangan.
Menurut Adi, proses persidangan di MK akan membuktikan apakah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 atau tidak.