Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan memengaruhi target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap PDB. Dengan tetap mempertahankan efisiensi dalam penurunan belanja publik yang mencapai Rp306,69 triliun, pemerintah akan merealisasikan realokasi dana untuk mengalokasikan ke program prioritas. Hal ini sebagai wujud dari fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap pemangkasan anggaran dengan dua pendekatan utama, yaitu efisiensi dan prioritas. Meskipun terjadi perubahan dalam pergeseran belanja, jumlah target belanja negara tetap konsisten sebesar Rp3.621,3 triliun sesuai dengan UU APBN 2025. Upaya efisiensi juga dilakukan pada anggaran transfer ke daerah dengan penekanan pada pengelolaan belanja yang tidak prioritas. Efisiensi belanja pemerintah tidak melibatkan belanja pegawai, layanan publik, dan dana sosial, serta masih dalam batas target yang telah ditetapkan untuk mendukung defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB. Selain itu, dana transfer ke daerah tetap memprioritaskan belanja yang berkontribusi pada pelayanan publik, seperti gaji aparatur sipil negara, tunjangan guru, BOS, dan bantuan kesehatan. Secara keseluruhan, realisasi APBN per 28 Februari 2025 masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memperlihatkan kinerja yang stabil dalam mencapai tujuan APBN.