Rencana normalisasi Sungai Ciliwung yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, disepakati untuk mempercepat pembebasan lahan guna memulai pengerjaan secara bertahap mulai dari tahun ini hingga tahun depan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir di Jakarta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani masalah banjir secara lebih efektif.
Dody Hanggodo menegaskan pentingnya normalisasi Sungai Ciliwung sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir di ibu kota. Dengan normalisasi ini, diharapkan sekitar 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat diatasi secara efektif. Selain itu, beberapa proyek lain yang sedang berjalan seperti pembangunan bendungan kering di Sukamahi dan Ciawi, serta terowongan Sodetan Ciliwung, juga menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir struktural dan non-struktural.
Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran sudah siap sehingga setelah pembebasan lahan, pengerjaan normalisasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Saat ini, sepanjang 17,14 km dari total 33,69 km normalisasi Sungai Ciliwung sudah selesai, sementara sisanya masih dalam tahap pekerjaan. Dody juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberhasilan proyek ini.
Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jakarta, diharapkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat diselesaikan tepat waktu. Koordinasi dan evaluasi terus dilakukan agar setiap tahapan program berjalan sesuai rencana. Selain itu, semangat untuk menjaga lingkungan dan infrastruktur kota Jakarta tetap terjaga juga menjadi fokus dalam upaya pengendalian banjir ini.
