Penegakan Hukum Multi Door untuk Pemulihan DAS Ciliwung
Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH), Rizal Irawan, menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan pendekatan multi-door, baik pidana maupun perdata, sebagai bagian dari usaha untuk memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi. Tindakan ini diambil setelah banjir melanda wilayah Jabodetabek pada awal bulan Maret, yang menunjukkan kemampuan DAS yang semakin menurun, terutama di hulu Sungai Ciliwung dan Bekasi. Selain itu, banjir dan longsor di kawasan Puncak serta luapan Sungai Cileungsi yang bermuara di Kali Bekasi memperjelas adanya masalah yang memerlukan penanganan serius.
Delapan perusahaan di hulu DAS Ciliwung telah dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah, seperti pembongkaran mandiri dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, enam perusahaan di Sentul akan menghadapi penegakan hukum pidana dan gugatan atas kerugian lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menurunkan tim verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi pencemaran dan perusakan lingkungan di dua lokasi wisata, yaitu Hibics Fantasy Puncak dan Eiger Adventure Land.
Investigasi yang melibatkan para ahli dari berbagai bidang mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas wisata di area ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya adalah kasus perubahan tutupan lahan di Hibics Fantasy Puncak, yang mengurangi daya resapan air dan meningkatkan debit limpasan air saat hujan. Jika terbukti ada pelanggaran serius, KLH akan merekomendasikan pembongkaran fasilitas dan pemulihan lahan terdampak.
