Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mencapai 91,48%. Ini menandakan bahwa sistem pengendalian anggaran negara di Kemkomdigi semakin tepat sasaran dan sesuai rencana. Prestasi ini menempatkan Kemkomdigi sebagai salah satu entitas dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di atas 90% per semester I-2025 dengan kategori pagu anggaran di atas Rp1 triliun.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif tetapi juga untuk memastikan anggaran yang dikelola Kemkomdigi kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang bermanfaat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program, seperti perluasan akses internet, dukungan bagi UMKM digital, dan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Dengan tata kelola yang lebih baik, Kemkomdigi dapat mengurangi pemborosan, mempercepat eksekusi program, dan memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Ismail menegaskan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan harus memberikan manfaat nyata. Kemkomdigi memastikan penggunaan anggaran secara tertib akan mempercepat pelaksanaan program prioritas, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan digital yang lebih merata, aman, dan mudah diakses.
Lebih lanjut, perbaikan tata kelola keuangan juga mendukung implementasi strategi terhubung, tumbuh, dan terjaga (3T). Secara khusus, anggaran digunakan untuk memperluas akses internet, meningkatkan kualitas jaringan, memperkuat ekonomi digital masyarakat, dan memperkuat keamanan dan pelindungan di ruang digital. Semua ini bertujuan untuk memberikan layanan digital yang lebih baik dan aman bagi masyarakat Indonesia.