Pemerintah memberikan jaminan kepada 11 juta Peserta Bantuan Iuran (PBI) nonaktif bahwa mereka tetap akan menerima layanan kesehatan selama periode transisi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen ini dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta. Selama periode transisi, warga diminta untuk melakukan reaktivasi kepesertaan melalui Kementerian Sosial guna verifikasi data ekonomi mereka.
Komisi IX DPR menekankan pentingnya pemerintah untuk tetap membayar PBI bagi 11 juta warga selama tiga bulan, tanpa membedakan jenis penyakit. Pemerintah telah membayarkan segmentasi bantuan iuran peserta BPJS Kesehatan bagi 159,1 juta jiwa, di mana 11 juta kepesertaan yang dinonaktifkan akan diverifikasi ulang. Dalam proses ini, Kementerian Sosial dan BPS telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap sejumlah penerima manfaat untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil.
Validasi lapangan tahap kedua sedang dilakukan pemerintah untuk membangun basis data tunggal yang akuntabel, agar bantuan iuran negara tepat sasaran bagi warga miskin yang membutuhkan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh warga terdampak penonaktifan kepesertaan PBI akan tetap dilayani selama periode transisi hingga akhir April 2026.