Kementerian Agama Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran Perilaku LGBTQ
Kementerian Agama (Kemenag) mempersiapkan konten edukasi yang difokuskan pada upaya pencegahan penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025. Menurut Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, penyebaran perilaku LGBTQ dianggap sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.
Konten Edukasi Menyentuh Nilai Agama, Martabat Kemanusiaan, dan Pendidikan
Romo Syafi’i menekankan pentingnya agar Kemenag mengambil sikap yang jelas terkait dengan LGBTQ karena hal ini berkaitan dengan nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan, Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti perintah Perpres Nomor 111 Tahun 2025. Penyebaran perilaku LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang didasarkan pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pendekatan Berbasis Pandangan Keagamaan
Sikap Kementerian Agama terhadap upaya pencegahan penyebaran perilaku LGBTQ didasari oleh pandangan keagamaan. Romo Syafi’i menyatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan berbagai tokoh agama, dan kesimpulannya adalah bahwa LGBTQ tidak sesuai dengan ajaran agama apapun. Pandangan tersebut menjadi landasan bagi Kemenag dalam merancang strategi edukasi dan pencegahan yang tepat.
Romo Syafi’i menekankan bahwa setiap kebijakan dan gerakan sosial di Indonesia harus selaras dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam menangani berbagai isu kebangsaan, termasuk isu LGBTQ.
Dalam konteks Indonesia, seluruh tindakan harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi pijakan bagi seluruh nilai dan prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Wamenag, tidak ada keputusan atau kebijakan yang boleh bertentangan dengan konstitusi atau Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.