Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta saat ini sedang menangani 13 laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada Jakarta 2024. Laporan-laporan ini berasal dari aduan masyarakat dan meliputi beragam kasus, seperti politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, terdapat juga dugaan keterlibatan Komisaris BUMN Grace Natalie dalam kegiatan kampanye serta politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruar Sirait dalam kampanye Pilkada Jakarta.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, mengungkapkan bahwa dari total laporan yang masuk, tiga di antaranya telah diregistrasi. Sementara itu, laporan yang lain sedang dalam tahap kajian awal dan perbaikan sebelum masuk ke tahap klarifikasi di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hal ini disampaikan dalam keterangan yang dilansir pada Jumat (6/11/2024).
Tindakan yang diambil oleh Bawaslu DKI Jakarta ini menjadi wujud nyata dari upaya penegakan aturan dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Dengan demikian, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung adil, jujur, dan lancar sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.
“Bawaslu DKI Pilkada Jakarta 2024: Temuan dan Wawasan Baru”
