Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKI) ke depan seharusnya berada di bawah wewenang Wakil Presiden, mirip dengan penanganan di Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKI) ke depan seharusnya berada di bawah wewenang Wakil Presiden, mirip dengan penanganan di Papua.