Bank Indonesia (BI) telah menyatakan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menyusul pengumuman kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa BI terus berupaya menjaga stabilitas tersebut dengan mengoptimalkan instrumen triple intervention, termasuk intervensi di pasar valuta asing, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini dilakukan untuk memastikan likuiditas valas yang cukup bagi perbankan dan dunia usaha serta untuk menjaga keyakinan pelaku pasar.
Setelah pengumuman kebijakan tarif AS pada tanggal 2 April 2025 dan retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, pasar keuangan global dan domestik mengalami pergerakan dinamis. Pasar saham global melemah dan yield US Treasury turun hingga mencapai level terendah sejak Oktober 2024. Bank Indonesia juga mengatur kegiatan operasi moneter selama periode hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi, dengan rencana kembali ke jadwal normal pada 8 April 2025.
Presiden AS, Donald Trump, telah mengumumkan kenaikan tarif sebesar minimal 10 persen ke banyak negara, termasuk Indonesia, terhadap impor barang-barang. Indonesia menduduki peringkat kedelapan dalam daftar negara yang terkena kenaikan tarif AS sebesar 32 persen. Negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga menghadapi kenaikan tarif yang signifikan. Trump berpendapat bahwa tarif tersebut bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di AS dan menanggapi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dari negara-negara lain.
Dalam acara “Make America Wealthy Again” di Gedung Putih, Trump menegaskan kebijakan tarif baru tersebut. Meskipun demikian, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara harus bersiap menghadapi dampak dari kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh AS.
