Skandal Pungli Jalanan: Peluit Juru Parkir dan Janji Menagih
- Advertisement -
- Advertisement -
Fenomena parkir liar di Jakarta dikaitkan dengan kebijakan masa lalu, dimana konsesi pengelolaan parkir diberikan kepada ormas sebagai bentuk balas jasa politik pada era Gubernur Anies Baswedan. Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi, menyatakan bahwa banyak tempat parkir yang uangnya seharusnya masuk ke kas pemerintah daerah malah diberikan kepada ormas. Dia berharap Gubernur Pramono dapat mengambil langkah revolusioner dalam penanganan masalah parkir, seperti yang dilakukan Ignasius Jonan saat membenahi PT KAI. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi pendapatan parkir dalam lima tahun terakhir, dimana pendapatan telah mencapai puncaknya pada 2017 namun kembali stagnan di kisaran Rp50-57 miliar. Muhamad Taufik Zoelkifli, anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir seharusnya bisa mencapai Rp600 miliar per tahun, namun yang terekam baru sekitar Rp33 miliar. Dia juga menyoroti banyaknya lokasi parkir resmi yang tidak dimanfaatkan dengan baik, yang menyebabkan munculnya praktik parkir liar. Upaya penanganan masalah parkir sedang dilakukan oleh Pansus Perparkiran untuk membenahi situasi saat ini.
